Yogyakarta,Beritanusantara.
Yahnu Wiguno Sanyoto, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara, menyampaikan bahwa PKL merupakan bagian dari kurikulum program studi yang wajib diambil oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam rangka menyelesaikan studinya. Melalui PKL, mahasiswa diharapkan dapat mengambil manfaat mengenai bagaimana dunia kerja di tengah-tengah masyarakat setelah menyelesaikan studinya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat hal-hal yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan.
Ia pun menambahkan, selama 6 (enam) hari pelaksanaan studi lapangan, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan mendapatkan ilmu pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dari para praktisi yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk membekali diri mahasiswa ketika nantinya menjadi alumni sudah memiliki hard skill dan soft skill dalam bidang ilmu pemerintahan sehingga mampu bersaing secara kompetitif maupun komparatif dengan alumni dari program studi yang lain.
Adapun praktisi dan akademisi yang memberikan sharing ilmu pengetahuan dengan para mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan selama PKL berlangsung terdiri dari: (1) Bapak Mohamad Najib yang merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) Bapak Raden Yuwan Sikra yang merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman; (3) Bapak Harjuno Wiwoho yang merupakan Kepala Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman; (4) Bapak Widada, yang merupakan Kepala Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunung Kidul; (5) Bapak Kusjayanto Saputro yang merupakan Kepala Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul; dan (6) Ibu Dian Suluh, yang merupakan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Kegiatan ini mengangkat tema, “Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Collaborative Governance” yang secara substansi mengingatkan kita semua bahwa dalam mengelola pemerintahan haruslah melibatkan secara langsung para pemangku kepentingan di luar pemerintahan ini sendiri. Pemerintah harus berkolaborasi, membangun sinergitas dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan, sekaligus berorientasi pada konsensus sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. (Yuni)
