Palembang,Beritanusantara.news — Pangdam II/Swj Mayjen TNI Yanuar Adil menegaskan bahwa selain mengantisipasi perkembangan Pasca pencoblosan Pilpres, jajarannya juga agar siap digerakkan untuk penanggulangan bencana karena TNI merupakan garda terdepan dan tulang punggung pada tugas bantuan ini.
Hal tersebut disampaikan Kapendam II/Swj Kolonel Arh Saptarendra P, S.T., M.M., dalam rilisnya, Palembang, Sumsel, Selasa (19/03/2024).
.
Diungkapkan Kapendam, dalam upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 di Makodam II/Swj kali ini dipimpin oleh Kasdam II/Swj Brigjen TNI Ruslan Effendy, S.I.P.
.
“Dalam upacara bendera yang dihadiri para Pejabat Utama (PJU) dan Badan Pelaksana Kodam itu dibacakan amanat dari Pangdam II/Swj,” kata Kolonel Arh Sapta.
.
“Penekanan Pangdam tidak hanya tentang perintah kepada seluruh prajurit dan PNS TNI dalam mengantisipasi perkembangan Pemilu yang saat ini prosesnya masih berjalan, namun juga menekankan tugas-tugas satuan jajarannya dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah Sumbagsel,” ujar Sapta.
.
Dikatakannya, terkait bencana alam yang terjadi di tahun ini diantaranya cuaca ekstrim, tanah longsor, karhutla dan gempa, Sumsel berada pada urutan kelima dari provinsi yang mengalami bencana.
.
“Berkaca dari pengalaman bencana yang terjadi di Sumbagsel tahun lalu, Pangdam mengingatkan untuk wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu, perlu mengantisipasi terjadinya banjir dan tanah longsor,” kata mantan Kasubdismedonline Dispenad ini.
.
Kemudian, lanjut dia, potensi Karhutla di wilayah OKI, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pesawaran Lampung dan wilayah lainnya, perlu disiapkan penanganan bencana tersebut.
.
“Bukan hanya dalam rangka darurat bencana, namun lebih kepada upaya mitigasi baik berupa penanaman pohon, pembersihan aliran air/sungai, pengendalian sampah, pembuatan tanggul air dan penyiapan air bersih serta sosialisasi bencana kepada masyarakat secara dini,” urainya.
“Untuk mencegah banjir yang lebih besar, maka program optimasi lahan rawa yang merupakan kerjasama TNI AD dengan kementerian pertanian, yang harus selesai pada Juni 2024, bisa diselaraskan dengan upaya pengendalian air,” pungkas Lulusan Akmil 1996 ini. (Daus)
