Baturaja, Beritanusantara.news — Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan penyesuaian terhadap standar pendidikan tinggi berbasis capaian, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja menyelenggarakan Lokakarya Kurikulum pada tanggal 24 Juli 2025. Kegiatan ini diarahkan pada pengembangan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) yang melibatkan berbagai pihak strategis, termasuk alumni dan stakeholders eksternal.
Para undangan yang hadir meliputi perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres OKU, organisasi non-pemerintah (NGO), serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Baturaja, Ir. Lindawati, M.Z., M.T., yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif progresif Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam menyusun kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE). Menurut beliau, langkah ini mencerminkan semangat pembaruan akademik yang sejalan dengan visi Universitas Baturaja untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Rektor menekankan bahwa kurikulum bukan hanya soal isi mata kuliah, tetapi merupakan kerangka besar yang menentukan arah pengembangan kompetensi mahasiswa agar siap menghadapi dinamika dunia kerja, baik di sektor pemerintahan, politik, maupun masyarakat sipil. Beliau juga menyoroti pentingnya mendengarkan aspirasi dari para pemangku kepentingan eksternal, karena dari merekalah diperoleh gambaran riil tentang tantangan dan kebutuhan di lapangan.
.
Universitas Baturaja berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Melalui lokakarya ini, kita berharap akan lahir kurikulum yang tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Kolaborasi dengan para alumni dan stakeholders menjadi kunci penting dalam proses transformasi ini.
.
” Kami percaya bahwa dengan melibatkan berbagai pihak — alumni, lembaga penyelenggara pemilu, kepolisian, DPRD, NGO, BUMN, dan OPD — Program Studi Ilmu Pemerintahan dapat merancang kurikulum yang tidak hanya berbasis teori, tapi juga kontekstual, aplikatif, dan mampu mencetak lulusan yang benar-benar siap pakai serta berkontribusi untuk pembangunan daerah, ” ujar Rektor dalam sambutannya.
Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini merupakan bentuk nyata dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi bukti bahwa Universitas Baturaja terus berinovasi demi kualitas dan daya saing lulusan.
.
Setelah pembukaan resmi oleh Rektor, kegiatan dipandu oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., didampingi Sekretaris Program Studi, Eva Susanti, S.I.P., M.Si., yang menekankan urgensi dan relevansi penerapan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) dalam sistem pembelajaran di pendidikan tinggi. Menurutnya, pendekatan OBE menjadi solusi strategis untuk menjawab berbagai tantangan global dan kebutuhan lokal yang semakin kompleks, khususnya dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tanggap, adaptif, dan solutif dalam berbagai dinamika sektor publik.
Sebagai pengantar diskusi, Yahnu menjelaskan bahwa kurikulum OBE menempatkan capaian pembelajaran sebagai titik fokus, sekaligus merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, di mana setiap mata kuliah dan kegiatan pembelajaran \berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL), berbasis kompetensi, dan mendorong pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning) dan dibutuhkan di dunia kerja dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan para alumni serta pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, politik, dan organisasi masyarakat menjadi krusial sebagai sumber masukan dan validasi terhadap isi kurikulum.
.
“Permenristekdikti 53/2023 menjadi landasan hukum sekaligus dorongan moral bagi kami di lingkungan akademik untuk memastikan bahwa setiap proses pembelajaran diarahkan pada pencapaian kompetensi nyata. Kurikulum berbasis OBE menjawab hal ini dengan pendekatan sistematis dan terukur,” ujar Yahnu.
“Kami tidak ingin menyusun kurikulum secara tertutup di balik meja akademik. Justru, kami membuka ruang seluas-luasnya kepada para alumni dan stakeholder agar apa yang kami ajarkan benar-benar relevan dan aplikatif. Lulusan kami harus mampu bekerja di birokrasi, mendorong kebijakan publik, terlibat dalam politik, maupun berperan aktif dalam organisasi masyarakat sipil,” tambah Yahnu dalam sambutannya.
.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses refleksi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) untuk memastikan Program Studi Ilmu Pemerintahan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki ijazah, tapi juga kompetensi, jejaring, dan integritas.
.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari alumni yang telah memiliki pengalaman langsung di lapangan, hingga lembaga-lembaga strategis seperti penyelenggara pemilu, NGO, serta OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, lokakarya ini diharapkan mampu menjadi wadah diskusi yang konstruktif dan multidimensi. Setiap pihak akan memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi, baik dari sisi regulasi, dinamika politik lokal, pelayanan publik, maupun tantangan-tantangan kebijakan di daerah.
Masukan yang diperoleh akan menjadi bahan penting dalam proses penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan, agar lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi berkelanjutan antara Universitas Baturaja dan berbagai institusi publik, yang tidak hanya mendukung pengembangan akademik, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dalam bentuk magang, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas SDM secara bersama. (Yunie)
