BANDAR LAMPUNG, BERITANUSANTARA.NEWS — Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir yang diperoleh peserta pemilu, tetapi juga oleh bagaimana seluruh proses penyelenggaraannya dilaksanakan. Aspek teknis, prosedur, dan konsistensi dalam menjalankan setiap tahapan menjadi bagian penting dalam memastikan pemilu berlangsung secara demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja menjadi narasumber Bedah Buku KPU Kota Bandar Lampung dan menyoroti aspek teknis penyelenggaraan pemilu.
.
Hal tersebut disampaikan Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., Dosen sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Hukum (FISIPH) Universitas Baturaja, saat menjadi narasumber dalam Bedah Buku Seri Ke-1 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Senin (7/9/2026).
.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut mengangkat tema “Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan”. Forum ini menjadi ruang diskusi yang mempertemukan perspektif akademik dengan pengalaman praktis dalam penyelenggaraan pemilu.
.
Dalam paparannya, Yahnu secara khusus membahas teknis penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, pemilu sering kali lebih banyak dipahami dari sisi politik, terutama berkaitan dengan kontestasi antarcalon dan hasil perolehan suara. Padahal, di balik hasil tersebut terdapat rangkaian proses teknis dan administratif yang panjang dan kompleks.
.
Setiap tahapan, mulai dari persiapan hingga proses pemungutan, penghitungan, dan penetapan hasil, memiliki prosedur yang harus dijalankan secara konsisten. Karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kepercayaan terhadap keseluruhan proses pemilu.
.
“Kualitas pemilu ditentukan oleh proses penyelenggaraannya,” menjadi salah satu pokok pemikiran yang disampaikan Yahnu dalam diskusi tersebut.
.
Perspektif tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemilu tidak semata-mata merupakan urusan politik, tetapi juga memiliki dimensi administrasi, kelembagaan, dan pemerintahan. Dalam konteks ini, penyelenggara pemilu dituntut mampu menerjemahkan norma dan regulasi ke dalam proses kerja yang terukur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
.
Yahnu juga menempatkan aspek teknis penyelenggaraan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun pemilu yang berintegritas. Ketika prosedur dan tahapan dapat dilaksanakan dengan baik, ruang bagi persoalan dalam proses penyelenggaraan dapat diminimalkan.
.
Selain Yahnu, kegiatan tersebut menghadirkan Tiyas Apriza, S.I.P., M.I.P., Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Indonesia Mandiri (UIM) Lampung dan Direktur Permadema Lampung. Tiyas membahas pemilu dari perspektif sejarah serta evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
.
Kedua perspektif tersebut melengkapi diskusi. Yahnu mengajak peserta melihat bagaimana pemilu dijalankan melalui proses dan mekanisme teknis, sedangkan Tiyas mengajak peserta melihat perjalanan pemilu di Indonesia serta pembelajaran dari Pemilu 2024.
.
Kegiatan dibuka oleh Arie Oktara, S.I.P., M.A., Ketua KPU Kota Bandar Lampung, sebagai keynote speaker. Diskusi dipandu oleh Robiul, S.Pd.I., Anggota KPU Kota Bandar Lampung, yang juga berasal dari divisi yang menjadi leading sector pelaksanaan kegiatan tersebut.
.
Bagi Yahnu, keterlibatannya dalam forum ini menjadi kesempatan untuk membawa perspektif Ilmu Pemerintahan ke dalam diskursus kepemiluan. Terlebih, pengalaman akademik tersebut berpadu dengan pengalamannya sebagai Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung periode 2018–2023, sehingga pembahasan tidak hanya bertumpu pada perspektif teoritis, tetapi juga pengalaman praktis dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.
.
Kegiatan Bedah Buku KPU Kota Bandar Lampung tersebut diharapkan dapat menjadi ruang refleksi bagi berbagai pihak untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu. Pemilu, pada akhirnya, tidak cukup dinilai dari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga dari seberapa baik proses demokrasi tersebut diselenggarakan.
Bagi Universitas Baturaja, keterlibatan dosen dalam forum seperti ini menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam memperkaya diskursus publik mengenai demokrasi, kepemiluan, dan pemerintahan sekaligus memperkuat hubungan antara dunia akademik dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi. (YUNIE)
